Beasiswa S2 Islamic finance Qotar University

Master of Science in Islamic Finance and Diploma in Islamic Finance. Master Program Scholarships in Islamic Finance at Qatar University. Application deadline is 31 March 2009
The Qatar Faculty of Islamic Studies (QFIS) is offering full-scholarships for the following programs:

1. Master of Arts in Islamic Studies with a specialization in Contemporary Fiqh
2. Master of Arts in Islamic Studies with a specialization in Religions and Contemporary thought
3. Master of Arts in Public Policy in Islam
4. Master of Science in Islamic Finance
5. Diploma in Islamic Finance
6. Diploma in Islamic Studies

Note: only the first two programs require a bachelors of religious studies as a pre-requisite

Scholarships include tuition, housing etc. for international students

Deadline for applying: 31 March, 09
Deadline for submitting language results (TOEFL & Arabic test): 13 August, 09

Please visit the website for the admissions and scholarship forms and for further details.
Contact Information:
Admissions Office
Qatar Faculty of Islamic Studies
P.O Box 34110
Doha, Qatar
Phone: +974 4546560 / +974 4546559
email: nalmerikhi@qfis.edu.qa
website: http://www.qfis.edu.qa

Baca selanjutnya..

PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN: Memicu kontroversi

JAKARTA -- Pro kontra film perempuan berkalung sorban (PBS) masih terus berlanjut. Bahkan kini Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) mendesak pemerintah untuk mencabut film tersebut dari peredaran. Pasalnya, film ini dinilai telah melecehkan nama pesantren.

Ketua Mejelis BKsPPI, Didin Hafidhuddin, menegaskan pihaknya merekomendasikan agar film PBS dicabut dari peredaran. Menurutnya film ini memberikan pecintraan buruk terhadap pesantren yang digambarkan seolah-olah pesantren mengungkung perempuan," tandasnya.

Permasalahan ini dibawa ke Ijtima Nasional BKsPPI menurut Didin didasarkan kepada banyaknya surat-surat, sms, dan fax dari pimpinan pondok pesantren tentang kondisi film tersebut. Ditambah lagi dengan maraknya pemberitaan negatif tentang film tersebut. "Ternyata semua itu sesuai dnegan kenyataannya," papar Didin.

Pendapat senada dilontarkan oleh, Ketua MUI Pusat, Kholil Ridwan. Menurutnya setelah ia menonton film tersebut, memang banyak ditemukan beberapa kejanggalan. "Apapun motivasi pembuatan film itu, tapi realita di layar kesannya memojokkan pesantren. Di sana digambarkan pesantren seolah-olah memenjarakan santri perempuan, hak-hak perempuan ditindas, dan suami bisa berbuat seenaknya terhadap istri. Bahkan disitu juga menggambarkan terbelakangnya pesantren yang membakar buku-buku, mereka mendiskriminasikan pondok pesantren," tandasnya.

Tak hanya itu, lanjut Kholil, pihaknya mempertanyakan mengapa dalam film tersebut menonjolkan buku 'Bumi Manusia' karya Pramoedya Ananta Tur, yang menulis buku di penjara, Pulau Buru. "Malah di film itu, pesantren diibaratkan sebuah penjara," paparnya.

Hal-hal tersebutlah yang mendasari BKsPPI untuk mendesak pemerintah segera menarik peredaran film tersebut yang diyakini pihaknya memberikan dampak yang buruk kepada masyarakat. "Kami minta pihak berwenang untuk menarik film itu," tegasnya.

Bahkan pihak BKsPPI meyakini upaya yang dilakukan pihaknya merupakan salah satu tindakan preventif akan adanya pembuatan film serupa. "Agar para produser mikir dalam membuat film. Atau jangan-jangan mereka memang punya misi, sengaja menjelek-jelekan Islam atau pesantren. Karena film itu merupakan salah satu media yang paling ampuh untuk propaganda tersebut," pungkas Kholil Ridwan

Baca selanjutnya..

BANDUNG -- Umat Islam diharamkan mengikuti peringatan hari kasih sayang atau lebih dikenal dengan sebutan Valentine Day's yang diperingati setiap tahun pada tanggal 14 Februari.Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH Drs Hafidz Utsman, kepada ANTARA, di kantor MUI Jabar, Jalan RE Martadinata No105 Bandung, Jum'at.
"Bagi Umat Islam ikut valentine, itu haram," tegasnya.

Ia mengatakan, budaya peringatan valentine ialah budaya yang berasal dari non muslim. "Valentine itu kan dari budaya luar, dan asal usul valentine itu orang pacaran yang tidak pakai norma agama, jadi kenapa orang Islam harus meniru budaya itu," katanya.

Menurut dia, dalan ajaran Islam tidak mengenal peringatan hari kasih sayang, karena Islam memandang setiap hari ialah hari kasih sayang. Dikatakannya, meskipun mengharamkan perayaan valentine day untuk warga muslim, pihaknya tidak melarang bagi orang non muslim yang akan merayakan hari kasih sayang. "Kalau ada orang non muslim yang merayakan valentine silakan saja, selama tidak mengganggu kita (warga muslim)," katanya
Baca selanjutnya..

polemik golput

Angka golput dari pemilu ke pemilu terus meningkat. Pemilu 1955 jumlah partisi-pasinya lebih dari 90 persen. Di awal reformasi, partisipasi itu turun menjadi sekitar 86 persen. Pemilu 2004 legislatif turun lagi menjadi sekitar 77 persen. Banyak pengamat memprediksi jumlah mereka yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya akan membengkak.

Banyak pihak merasa was-was dengan kenyataan ini. Ter-masuk di dalamnya partai-partai Islam. Mereka mengasumsikan, pemilih yang tidak memilih itu berasal dari kalangan Islam. Karena itu, perlu sebuah arahan yang memungkinkan pemilih tersebut menggunakan haknya pada pemilu tahun 2009. Mereka sangat khawatir jika banyak yang golput, partai Islam akan turun perolehan suaranya nanti.Bisa jadi ini pulalah yang mendorong Ketua Majelis Per-musyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap golongan putih atau golput. Hidayat menilai fatwa haram bisa mendongkrak keikut-sertaan pemilih dalam pemilihan umum 2009. "MUI harus meng-haramkan golput," katanya di Gedung MPR/DPR, Jumat (12/12/2008) seperti dikutip tempointeraktif.com. Konon, seperti ditulis majalah Tempo, niat ini muncul karena kekhawatiran adanya kelompok ideologis di partainya yang berancang-ancang untuk tidak memilih (golput) bila partainya keluar dari rel perjuangan.

Namun seperti dikatakan Wakil Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Ali Mustafa Yaqub, MUI membantah fatwa golput ditunggangi partai politik, apalagi berdekatan dengan pemilu. Menurutnya, pembahasan soal fatwa golput ini kebetulan saja. Apalagi, apa yang dibahas MUI dalam ijtima' ini sudah dirancang sejak dua tahun lalu. “Kebetulan banyak masukan juga soal pemilu ini kepada MUI," kata Wakil Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Ali Mustafa Yaqub beberapa waktu lalu.

Imam besar Masjid Istiqlal ini tidak menjelaskan siapa saja yang memberikan masukan tersebut. "Fatwa itu hal yang dilakukan ulama atas pertanyaan masya-rakat dan ketika ulama menjawab atas tanggung jawab kepada Allah, umat boleh mengikuti atau tidak namun pertanggung-jawabannya kepada Allah," kata Ali kepada padangkini.com.

Hal yang senada ditegaskan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin. Menurutnya, fatwa itu keluar karena adanya permintaan dari masyarakat sekaligus menghadapi pro-kontra golongan putih. “Namun, kami tidak masuk dalam istilah golput, tapi masuk pada istilah memilih pemimpin dan tidak memilih pemimpin. Ini lebih memiliki landasan kuat. Dalam rangka akhdul imamah, dengan fatwa ini kita kasih tuntutan memilih pemimpin muslim,” katanya.

Bunyi Fatwa

Fatwa ini tertuang dalam Hasil Ijtima' Ulama III MUI bagian IV, sub judul: Tidak Menggunakan Hak Pilih (Golput) dalam Pemi-lihan Umum. Bunyinya adalah sebagai berikut:

Pertama, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Kedua, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Ketiga, imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemashlahatan dalam masyarakat.

Keempat, memilih pemim-pin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemam-puan (fathonah), dan memper-juangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Kelima, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai-mana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Fatwa ini diikuti dengan dua rekomendasi, yakni: (1) Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar; (2) Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosia-lisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masya-rakat terpenuhi.

Memang bila membaca rekomendasinya, MUI tidak mewajibkan orang untuk memilih tapi hanya menganjurkan. Namun dalam persidangan di ijtima' tersebut dan berbagai wawancara para pengurus MUI ada nuansa yang menyatakan golput itu haram. Padahal butir kelima sebenarnya membuka peluang kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, dalam hal ini haram hukumnya, jika pemimpin/wakil rakyat itu tidak memenuhi syarat sebagai-mana ada dalam butir satu. Sayangnya MUI tidak menen-tukan siapa saja yang layak dipilih dan tidak.

Tidak dipungkiri, ada nuansa kepentingan di balik keluarnya fatwa ini. Beberapa pengurus MUI baik di pusat dan di daerah ada yang menjadi pengurus parpol. Bahkan ada pengurus parpol besar sekuler yang menjadi tim perumus.

Seorang peserta kepada Media Umat menyatakan, sepertinya semua keputusan yang akan keluar dari ijtima' ulama seluruh Indonesia ini sudah di-set dari awal. Mereka menyesalkan kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa yang lebih penting yakni tentang wajibnya menerapkan syariah oleh negara. “Susah kita berbicara kalau masih menya-maratakan antara UU 45 dan Pancasila dengan Alquran dan Sunnah dalam berupaya mencari kebenaran,” ujar peserta yang tak mau disebut namanya.[] mujiyanto/rikhwan
Baca selanjutnya..

Membangun Komitmen Tripartit Dalam Rangka Bahteramas di Kota Bau-bau

Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa pada tanggal 31 Januari 2009 dilaksanakan pertemuan Tripartit (pemerintah daerah, perbankan dan pelaku dunia usaha). Pertemuan ini diinisiasi oleh Bank Indonesia kendari dan Pemerintah Kota Bau-Bau yang tujuan utamanya membangun komitmen Tripartit dalam pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Bahteramas. Melalui pertemuan ini diidentifikasi berbagai alternatif solusi terhadap kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, perbankan dan dunia usaha dalam mewujudkan tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals), yaitu pembangunan yang pro masyarakat miskin (pro-poor).
Pertemuan Tripartit tersebut diikuti langsung oleh Gubernur Sultra, H. Nur Alam, SE, Wali Kota Bau-Bau, Drs. MZ. Amirul Tamim, MSi, Pemimpim Bank Indonesia Kendari, Lawang M. Siagian, Kadinda Kota Bau-Bau, Ari Priadi Anas. Pertemuan ini dihadiri sekitar 300-an orang yang terdiri dari unsur SKPD Pemerintah Sultra dan Pemkot Bau-Bau, pelaku dunia usaha (Kadin dan petani rumput laut), akademisi dan pimpinan & karyawan perbankan se-Sulawesi-Tenggara.
Pertemuan Tripartit yang adiawali dengan Penandatanganan SK/MoU Pembentukkan Satgas Konsultan Keuangan Mitra Bisnis (KKMB) Kota Bau-Bau dan dilanjutkan dengan pengukuhan Pengurus Satgas KKMB Kota Bau-Bau oleh Wali Kota Bau-Bau. Pembentukkan Satgas ini merupakan kelanjutan dari pembentukkan Satgas KKMB tingkat provinsi Sultra pada tahun 2003 dan Satgas KKMB Kabupaten Kolaka pada tahun 2007. Satgas KKMB sebagai wadah koordinasi antara instansi dalam rangka pengembangan ekonomi daerah/ekonomi lokal. Sejatinya, Satgas KKMB telah berperan aktif menjembatani perbankan dalam menyalurkan kreditnya ke UMKM (sektor riil). Peranan lembaga KKMB sangat penting dalam menjembantani dunia perbankan (sektor moneter) dengan UMKM (sektor riil) karena unit usaha di daerah ini sebagian besar (99,86%) masih tergolong UMKM.
Bank Indonesia Kendari sebagai bagian integral dari Bank Indonesia pusat memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan/ekonomi lokal. Komitmen itu terlihat dari kebijakan Bank Indonesia Kendari dalam pengembangan UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu: (1). Kebijakan sisi penawaran (supply side), yakni pengembangan kebijakan yang difokuskan kepada berbagai kebijakan dan program untuk membantu bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM, (2). Kebijakan sisi permintaan (demand side), yakni kebijakan yang diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan elijibilitas dan kapabilitasnya sehingga mampu memenuhi persyaratan dari bank (bankable).
Komitmen BI Kendari dalam pengembangan UMKM di Provinsi Sultra juga terlihat dari beberapa program yang diinisisasi oleh lembaga ini, antara lain:
(1). Memfasilitasi pengembangan produk kelapa olahan (VCO & minyak goreng sehat) melalui pendekatan klaster bisnis. Telah terdapat Assosiasi Produsen Kelapa Olahan (APKO) Sultra sebagai wadah bagi seluruh produsen kelapa olahan se-Sultra dalam integrasi jaringan bisnis
(2). Revitalisasi peran dan fungsi Satgas KKMB sebagai fasilitator percepatan dan pemberdayaan ekonomi daerah melalui pengembangan komoditas/sektor unggulan daerah dengan penguatan koordinasi dengan instansi/institusi terkait.
(3). Pengembangkan UMKM melalui pendekatan Pilot Project Cluster yang berbasis komoditas unggulan daerah di Sultra pada tahun 2009.
(4). Bekerjasama dengan BPM Provinsi Sulawesi Tenggara memfasilitasi pelaksanaan Studi Pembelajaran Pengembangan Rumput Laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram dan Lombok) bagi 16 ketua kelompok tani rumput laut perwakilan dari 12 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara serta 10 orang fasilitator dari pemerintah daerah, akademisi dan pendamping UMKM.
Pada pertemuan Tripartit ini, Gubernur Sultra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah akan sangat ditentukan oleh peran aktif dari komponen Tripartit (pemerintah daerah, dunia perbankan dan pelaku dunia usaha). Pemerintah daerah berfungsi sebagai fasilitator dan regulator telah membuat regulasi agar pelayanan publik semakin efektif, khususnya dalam mendorong dunia perbankan dan pelaku dunia usaha agar lebih pro aktif dan mengambil peran yang lebih besar dalam pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah di Sulawesi Tenggara.
Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Provinsi Sultra B H. Nur Alam, SE membawa harapan yang besar terhadap kemajuan dan akslerasi pembangunan daerah di provinsi ini. Karena, sejak awal pemerintah daerah telah membuat regulasi. Artinya, pemerintah daerah telah berupaya keras dan pantang menyerah dalam mendorong dan mempasilitasi pelaku dunia usaha agar lebih proaktif dan mengambil peran yang lebih besar dalam mengelola faktor karunia alam (endowment factor) yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara yang jumlah sangat melimpah, misalnya potensi tambang yang diperkirakan bisa membiayai APBN Indonesia selama sepuluh tahun.
Pemerintah daerah juga sejak awal telah melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang mampu membuka ruang gerak bagi berkembangnya usaha-usaha produktif dan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang mayoritas bermukim di perdesaan dan wilayah pesisir. Terciptanya lapangan kerja baru yang kemudian dapat meningkatkan daya beli masyarakat merupakan faktor positif bagi terciptanya stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka tugas pemerintah daerah dalam menyiapkan lapangan kerja menjadi relatif ringan, karena masyarakat telah mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatannya secara mandiri.
Upaya mengoptimalkan dan mendorong perkembangan sektor riil terus dilakukan. Kali ini, pemerintah Provinsi Sultra menegaskan kembali komitmennya bahwa dalam waktu dekat akan membangun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di 12 Kota/kabupaten. Lembaga keuangan ini yang akan memberikan dana/pembiayaan kepada UMKM. Komitmen ini merupakan hasil pertemuan Tripartit yang diselenggarakan di Aula merah Putih Rumah Jabatan Gubernur pada tanggal 17 Oktober 2008. Modal awal lembaga ini dihimpun dari dana Block Grant untuk setiap desa/kelurahan yang sudah disalurkan pemerintah provinsi Sultra sejak tahun anggaran 2008.
Agar peran aktif pelaku dunia usaha (Kadin) dapat lebih optimal dalam mengembangkan perekonomian dan daya saing daerah, maka pemerintah daerah harus merealisasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan,pelabuhan, listrik dan infrastruktur ekonomi lainnya), baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun yang bersumber dari pihak investor domestik dan manca negara. Karena dengan berkembanganya infrastruktur, maka kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya akan ikut berkembang.Artinya, infrastruktur merupakan pendukung pengembangan ekonomi daerah.
Kadin sebagai kumpulan dari para pelaku dunia usaha seharusnya tampil mengambil peran di lini terdepan dalam mengembangkan sumber daya alam (SDA) di daerah ini. Kadin harus memiliki alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, misalnya masalah kemiskinan dan pengangguran yang jumlahnya masih relatif banyak, khususnya di wilayah pesisir provinsi Sultra.
Pelaku dunia usaha diharapkan tidak ikut-ikutan (latah) dalam mengembang suatu usaha, pengusaha jangan berperilaku cengeng (mudah menyerah pada keadaan), jangan menjadi pengusaha karena faktor-faktor kedekatan dengan pemerintah (birokrasi), tapi pengusaha yang sejati harus memiliki semangat kreativitas, inovatif serta mampu melihat/mencari peluang usaha meskipun perekonomian sedang dilanda krisis finansial global seperti sekarang ini. Harapan ini sejalan dengan pendapat yang meyakini bahwa penggerak utama pembangunan ekonomi adalah kaum entrepreneur (kaum pengusaha). Mereka adalah inovator yang berusaha mengkombinasikan faktor-faktor produksi (bahan baku) untuk menciptakan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat (konsumen).
Inovasi meliputi penciptaan barang-barang baru, pengenalan metode baru dalam sistem produksi, pembukaan atau pencarain pasar baru, penemuan sumber-sumber ekonomi baru dan organisasi baru dalam industri. Kaum pengusaha adalah pencipta laba yang memungkinkan terjadinya akumulasi modal (capital accumulation) secara terus menerus guna menjamin keberlanjutan pembangunan (sustainable development) atau pembangunan antar generasi.
Kaum entrepreneur memiliki kreativitas yang tinggi untuk merebut peluang dalam kondisi normal maupun krisis, mereka selalu berpikir positif dalam merespons setiap keadaan dan selalu mencari peluang untuk melakukan hal-hal yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Kreativitas pelaku usaha akan dapat dioptimalkan manakala dunia perbankan menyalurkan dananya untuk membiayai inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha.
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan umum di Sultra pada tahun 2008 sebesar Rp 4.563.263 juta, sementara dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) hanya sebesar Rp 3.787.686 juta. LDR perbankan Sultra pada tahun yang sama adalah sebesar 83,00%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan relatif lancar. Meskipun demikian dari jumlah kredit yang disalurkan tersebut masih didominasi oleh kredit konsumsi, walaupun tak dapat dipungkiri bahwa sektor perdagangan juga banyak menyerap kredit. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan ke sektor riil, khususnya UMKM masih terbatas, akibatnya pertumbuhan ekonomi Sultra hanya didorong oleh variabel konsumsi.
Jika UMKM dapat diberdayakan dengan kredit lunak sehingga kesejahteraannya meningkat, maka pemerintah daerah dan perbankan Sultra, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra harus lebih pro aktif menyalurkan kredit mikro sebanyak mungkin kepada usaha-usaha ekonomi rakyat (sektor riil) yang membutuhkannya. Peran BPD Sultra hendaknya tidak hanya sebagai kasir pemerintah daerah. BPD harus berperan sebagai ”agent of development” yang berperan kunci dalam memberdayakan ekonomi rakyat dan meningkatkan daya saing daerah. Artinya, rencana kegiatan-kegiatan BPD Sultra harus selaras dengan misi pembangunan pemerintah provinsi Sultra. Misalnya, Jika pemerintah Provinsi Sultra mencanangkan prioritas pembangunannya pada bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM, maka BPD sultra sebagai bank umum milik pemerintah daerah harus mendukung prioritas tersebut.
Mengacu pada uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk lebih meningkatkan pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah di Sulawesi Tenggara, maka unsur Tripartit harus tetap memelihara komitmennya dan bersinergi antara satu dengan yang lainnya dalam mengambil peran aktif meningkatkan daya saing daerah dalam rangka Bahteramas.
Pada kesempatan ini penulis menaruh harapan kepada Bank Indonesia Kendari dan Pemerintah Provinsi Sultra agar merevitalisasi peran Satgas KKMB dalam menjalankan fungsinya yang terkesan pro-bank dibanding pro-ekonomi rakyat. Artinya, KKMB yang ada harus diubah menjadi Konsultan Keuangan Mitra Ekonomi Rakyat (KKMER), karena menurut penulis ekonomi rakyat-lah yang paling membutuhkan jasa konsultan, bukan justru bank yang sebenarnya tidak memerlukan konsultan keuangan itu. (***)

*) M. Natsir, dosen Fakultas Ekonomi Unhalu



Baca selanjutnya..

SBY-Kalla dan Megawati-Prabowo .:. Dua Pasangan Paling Populer

akarta, KP
Sri Sultan Hamengku Buwono X kini tengah ancang-ancang maju menjadi calon presiden. Hanya, meski sesama kader Golkar, popularitas dan elektabilitas raja Jogjakarta itu ternyata kalah dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla yang tidak pernah menyatakan akan maju menjadi calon presiden.
Perbedaan popularitas antara Kalla dan Sri Sultan itu terekam dalam jajak pendapat yang dilakukan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) bagi calon wakil presiden pendamping Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut jajak pendapat Puskaptis yang dirilis kemarin di Jakarta, di antara 2.118 responden yang disurvei, 44,16 persen mengharapkan Jusuf Kalla kembali menjadi pendamping SBY. Hanya 17,43 persen responden yang mengharapkan duet SBY-Sultan akan berlaga di Pemilu Presiden 2009.
''Sebanyak 30,45 persen responden berharap agar SBY mencari wakil lain dan 10,66 persen tidak akan memilih SBY-JK lagi,'' kata Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid dalam paparan hasil survei di Hotel Sahid, Jakarta, kemarin.
Survei melibatkan 2.118 responden yang tersebar di 33 provinsi dan 132 kabupaten/kota, 660 kecamatan, 2.640 kelurahan/desa, serta dilakukan berdasarkan stratified random sampling dengan margin kesalahan 3-5 persen dan tingkat keyakinan 95 persen.
Puskaptis tidak melakukan survei terhadap popularitas Sri Sultan sebagai calon presiden untuk menantang SBY dan Megawati. Padahal, Sri Sultan sudah terang-terangan menyebut tidak bersedia menjadi calon wakil presiden dari SBY maupun Megawati. Survei hanya menyebutkan, Jusuf Kalla hanya akan dipilih 0,85 persen responden bila maju menjadi calon presiden.
Selain Jusuf Kalla dan Sri Sultan, sejumlah nama yang dinominasikan sebagai pendamping SBY adalah Hidayat Nurwahid (6,77 persen), Akbar Tandjung (2,54 persen), Din Syamsuddin (2,03 persen), Sri Mulyani (2,03 persen), Soetrisno Bachir (0,85 persen), dan Fadel Muhammad (0,51 persen).
Selain calon wakil presiden pendamping SBY, survei Puskaptis meraba sejumlah nama calon wakil presiden bagi Megawati Sukarnoputri. Nama Sri Sultan ternyata menjadi figur paling kuat sebagai pendamping Mega dengan dukungan 45,59 persen. Sultan mengungguli Prabowo (35,42 persen), Hidayat Nurwahid (5,25 persen), Sutiyoso (4,4 persen), dan Akbar Tandjung (2,52 persen). (noe/dyn/mk)


Baca selanjutnya..

AM Fatwa Terima Penghargaan dari Iran

Jakarta, KP
Wajah Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa kemarin semringah. Dia terus menebar senyum. Pasalnya, politikus kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, itu baru saja menerima penghargaan dari negeri Iran. Dia mendapatkan penghargaan sebagai tokoh anti kezaliman dari Indonesia.
Fatwa pun langsung menggelar syukuran di gedung DPR. Dia menggandeng Ketua MPR Hidayat Nurwahid untuk ikut bergabung. Tak lupa, satu tumpeng besar disiapkan. Hidayat mendapatkan kehormatan untuk memotong pucuk tumpeng dan menyerahkannya kepada Fatwa. "Lho, kok tumpengnya berwarna kuning. Mestinya kan biru," canda Hidayat sambil menyerahkan potongan tumpeng kepada politikus asal PAN itu.
Politikus yang pernah dipenjara di era Orde Baru itu menuturkan, awalnya dirinya diundang sebagai tamu kehormatan oleh Wakil Ketua Majelis Iran Seyyed M. Hassan dan Wakil Presiden Iran Bidang Veteran Hussein. Dia diajak berkunjung ke negeri para Mullah itu pada 27 Januari-2 Februari. Saat dihubungi Kedutaan Besar Iran, Fatwa sempat menolak. "Saya bilang mau persiapan pemilu," katanya.
Namun, kedutaan terus mendorong Fatwa agar ikut. Fatwa pun menurut. Di Iran "kecurigaan" Fatwa muncul saat bertemu dengan beberapa tamu dari berbagai negara. Di antaranya, Buntu Hulunisa, jenderal yang mendampingi Nelson Mandela saat melawan politik apartheid di Afrika Selatan; Shamir Qantar, pejuang Palestina asal Lebanon.
Ternyata, kedatangan Fatwa itu bersamaan dengan delapan tokoh dari Afrika Selatan, Iraq, dan Lebanon. Mereka datang untuk mendapatkan penghargaan anti kezaliman dari pemerintah Iran. Penghargaan dari pemerintah Iran tersebut disampaikan langsung Presiden Iran Ahmadinejad kepada A.M. Fatwa dan delapan tokoh lainnya.
Fatwa sempat tak percaya. Dia lantas menanyakan itu kepada salah satu pihak pemerintah Iran. "Kata mereka, kami sudah melihat riwayat hidup bapak," ujarnya menuturkan perwakilan pemerintah Iran itu.
Selama di Iran, Fatwa bertemu sejumlah pejabat negeri minyak itu. Fatwa menilai, Iran kini mulai membuka diri terhadap dunia internasional. Pada penghargaan anti kezaliman tersebut, misalnya. Para penerima tidak hanya dari kalangan muslim Syiah. "Bahkan, yang dari Afrika itu bukan seorang muslim. Saya sendiri Sunni," katanya.
Hidayat Nurwahid menyambut baik penghargaan tersebut. Dia menilai, pemberian penghargaan itu sangat tepat. (aga)

SBY Tak Ingin Kasus di Pemilu 2004 Terulang
Istana kembali bersuara menanggapi pro-kontra pernyataan presiden tentang ABS. Jubir Presiden Andi Mallarangeng menjelaskan, pernyataan SBY mengenai isu ABS justru merupakan evaluasi terhadap Pemilu 2004. Diharapkan, pada pemilihan umum mendatang, kasus serupa tidak terulang.
''Pada Pemilu 2004, sudah rahasia umum ada anggota TNI-Polri aktif yang melanggar netralitas TNI-Polri tersebut. Karena itu, presiden bilang, yang dulu sudah saya maafkan, tapi jangan terulang,'' ujarnya di Jakarta kemarin.
Dia menambahkan, SBY meyakini TNI-Polri kini telah berubah dan berusaha berlaku netral. ''Kalau sekarang ada info-info ada yang terlibat dalam tim sukses ini, presiden bilang saya nggak percaya itu,'' ungkapnya.
Apalagi, dengan asas netralitas, TNI-Polri dapat menciptakan pemilu yang baik dan berkualitas. ''Pesan presiden di depan jajaran TNI itu sangat jelas, yaitu netral dalam kegiatan-kegiatan politik praktis,'' tegasnya.
Berbagai pernyataan mengenai isu ABS semakin besar ketika dikemukakan SBY. Isu tersebut menjadi komoditas politik yang empuk bagi lawan-lawan SBY yang menuding bahwa pengungkapan tersebut justru merupakan bukti upaya SBY agar menarik dukungan dan simpati dari kalangan TNI-Polri. (iw)

Baca selanjutnya..