AM Fatwa Terima Penghargaan dari Iran

Jakarta, KP
Wajah Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa kemarin semringah. Dia terus menebar senyum. Pasalnya, politikus kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, itu baru saja menerima penghargaan dari negeri Iran. Dia mendapatkan penghargaan sebagai tokoh anti kezaliman dari Indonesia.
Fatwa pun langsung menggelar syukuran di gedung DPR. Dia menggandeng Ketua MPR Hidayat Nurwahid untuk ikut bergabung. Tak lupa, satu tumpeng besar disiapkan. Hidayat mendapatkan kehormatan untuk memotong pucuk tumpeng dan menyerahkannya kepada Fatwa. "Lho, kok tumpengnya berwarna kuning. Mestinya kan biru," canda Hidayat sambil menyerahkan potongan tumpeng kepada politikus asal PAN itu.
Politikus yang pernah dipenjara di era Orde Baru itu menuturkan, awalnya dirinya diundang sebagai tamu kehormatan oleh Wakil Ketua Majelis Iran Seyyed M. Hassan dan Wakil Presiden Iran Bidang Veteran Hussein. Dia diajak berkunjung ke negeri para Mullah itu pada 27 Januari-2 Februari. Saat dihubungi Kedutaan Besar Iran, Fatwa sempat menolak. "Saya bilang mau persiapan pemilu," katanya.
Namun, kedutaan terus mendorong Fatwa agar ikut. Fatwa pun menurut. Di Iran "kecurigaan" Fatwa muncul saat bertemu dengan beberapa tamu dari berbagai negara. Di antaranya, Buntu Hulunisa, jenderal yang mendampingi Nelson Mandela saat melawan politik apartheid di Afrika Selatan; Shamir Qantar, pejuang Palestina asal Lebanon.
Ternyata, kedatangan Fatwa itu bersamaan dengan delapan tokoh dari Afrika Selatan, Iraq, dan Lebanon. Mereka datang untuk mendapatkan penghargaan anti kezaliman dari pemerintah Iran. Penghargaan dari pemerintah Iran tersebut disampaikan langsung Presiden Iran Ahmadinejad kepada A.M. Fatwa dan delapan tokoh lainnya.
Fatwa sempat tak percaya. Dia lantas menanyakan itu kepada salah satu pihak pemerintah Iran. "Kata mereka, kami sudah melihat riwayat hidup bapak," ujarnya menuturkan perwakilan pemerintah Iran itu.
Selama di Iran, Fatwa bertemu sejumlah pejabat negeri minyak itu. Fatwa menilai, Iran kini mulai membuka diri terhadap dunia internasional. Pada penghargaan anti kezaliman tersebut, misalnya. Para penerima tidak hanya dari kalangan muslim Syiah. "Bahkan, yang dari Afrika itu bukan seorang muslim. Saya sendiri Sunni," katanya.
Hidayat Nurwahid menyambut baik penghargaan tersebut. Dia menilai, pemberian penghargaan itu sangat tepat. (aga)

SBY Tak Ingin Kasus di Pemilu 2004 Terulang
Istana kembali bersuara menanggapi pro-kontra pernyataan presiden tentang ABS. Jubir Presiden Andi Mallarangeng menjelaskan, pernyataan SBY mengenai isu ABS justru merupakan evaluasi terhadap Pemilu 2004. Diharapkan, pada pemilihan umum mendatang, kasus serupa tidak terulang.
''Pada Pemilu 2004, sudah rahasia umum ada anggota TNI-Polri aktif yang melanggar netralitas TNI-Polri tersebut. Karena itu, presiden bilang, yang dulu sudah saya maafkan, tapi jangan terulang,'' ujarnya di Jakarta kemarin.
Dia menambahkan, SBY meyakini TNI-Polri kini telah berubah dan berusaha berlaku netral. ''Kalau sekarang ada info-info ada yang terlibat dalam tim sukses ini, presiden bilang saya nggak percaya itu,'' ungkapnya.
Apalagi, dengan asas netralitas, TNI-Polri dapat menciptakan pemilu yang baik dan berkualitas. ''Pesan presiden di depan jajaran TNI itu sangat jelas, yaitu netral dalam kegiatan-kegiatan politik praktis,'' tegasnya.
Berbagai pernyataan mengenai isu ABS semakin besar ketika dikemukakan SBY. Isu tersebut menjadi komoditas politik yang empuk bagi lawan-lawan SBY yang menuding bahwa pengungkapan tersebut justru merupakan bukti upaya SBY agar menarik dukungan dan simpati dari kalangan TNI-Polri. (iw)